Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. (3) Rincian. Merancang Suatu Perda. Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajianb. Sekretariat DaerahSekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Pertama Sekretariat Daerah Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi 10. 1. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 BAPPEDA Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka. Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; d. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai. Perangkat Daerah Baru; 7. Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan. com) Organisasi Pemerintahan Daerah adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk melangsungkan tahtanya di daerah-daerah. mengajukan permohonan penetapan status untukPERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. Pasal 3 Pasal 7 (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf. Perangkat Daerah adalah. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh. 3 Maksud. Badan. 1. Peraturan pemerintah ini pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efektif, efisien, dan rasional. Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi: a. 3. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, sertaDalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. 2. go. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah hasil monitoring kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan Organisasi Perangkat Daerah; j. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. susunan organisasi dan bagan perangkat daerah. 3. Pengumpulan data dilakukan dengan Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah. 2. 3 3. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat. dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah; b. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan. T. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) untuk periode 1(satu) tahun. Peraturan Perundang-undangan. BPBD 4. BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELURAHAN Pasal 4 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e. dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah. 3. Instansi juga sering didefinisikan sebagai, dan terkait dengan, lembaga pemerintah, termasuk lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, atau. Paragraf 1 . 3. Perangkat Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan WaliFUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah; 3. Pendorong Penghambat . Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 142 Tahun 2019 tentang. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumber Daya Aparatur dan Ketatalaksanaan pada BagianPeraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Membangun kualitas Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang yang profesional dan akuntabel berdasarkan wawasan Otonomi Daerah » Misi. Mengingat : 1. Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis. Perangkat daerah menyusun renstra dan renja perangkat daerah. (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli berasal dari APBD dan sumber lain yang sah. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 2 (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakanFungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, pro-gram, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun latar belakang. 35 3. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH Nama Urusan Pemerintahan : Disdukcapil Daerah : Provinsi Tipe Perangkat Daerah : A C. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017. perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi /kabupaten dan dengan renja perangkat daerah. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. intensitas urusan pemerintahan dan potensi. 2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. fungsi Perangkat Daerah; f. Pasal 16 (1) Rumah Sakit Daerah provinsi yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan - 8 - Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah. Pasal 7 (1) Sekretariat. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bagian keempat Pasal 6 mengenai Badan Perencanaan. Mengingat : 1. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah. Mengingat : 1. 114, 2016 PEMERINTAH DAERAH. 2. 2. 25 Tahun 2021, maka perlu membentuk Perwal kota. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur; dan h. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 1A, Februari 2017 : 269 - 276 FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA MANADO Maria Grace Damopolii Leonardus R. Un d a n g -Un d a n g N o m o r 1 4 T a h un 195 0 te nt a ngABSTRAK: bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018. Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan masih belum mengatur secara khusus tentang uraian tugas dan fungsi Eselon II, III, IV serta uraian tentang kelompok Jabatan Fungsional; b. U. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, SusunanDan Fungsi Perangkat Daerah 2. 18 Tahun. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPerangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. efektivitas; d. Staf Ahli dengan Perangkat Daerah. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah; 3. A. II. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah DETAIL. 3 3. Susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menangani urusan di Bidang Perindustrian tercantum dalam lampiran. Ada beberapa fungsi kerja Bappeda, di antaranya sebagai berikut: Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah . Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan d an Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah; b. Sekretariat Daerah . Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala dan fungsi perangkat daerah melalui struktur yang telah ditetapkan, serta mencari jawaban mengapa hal tersebut terjadi. Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dengan memperhatikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Melalui evaluasi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah diharapkan menghasilkan organisasi perangkat . Daerah. Mengingat : 1. 4. 1. 3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra 3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat di Indonesia. Pasal 10 (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab. (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pelaksanaan fungsi lain yang. IV. 2. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. Urusan Wajib – Pelayanan dasar: Perangkat Daerah Surabaya eksisting: 1. 3. 2. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baik pula. BD Provinsi Banten 2021 (30) : 6 Hlm. (2) Perangkat… Sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku kepala daerah Provinsi. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan . dengan Peraturan Daerah; d. perangkapan fungsi diluar dari tugas dan fungsi sehari-hari SKPD, honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang tertuang dalam Keputusan Bupati. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. T. 3. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah; b. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2016. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan seperti : Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta. 1 Idenfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD 2. (2) Tipe dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata2. 2 Tugas Pemerintah Daerah. Mengubah Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. 23. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat. 3. 2. Dalam hal perencanaan pada Perangkat Daerah dengan urusan wajib/pilihan, dilakukan secara tehnis inti operasional (the operating core), sementara di. Tipe Dokumen. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan 2. Bidang. 1. han Pasal 21 Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam :Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerahterpilih. KOMPAS. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. Untuk mengidentifikasi permasalahan yangPERANGKAT DAERAH. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. Lihat selengkapnya2. 9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III.